Kinerja instansi publik yang buruk seringkali berakar pada proses Rekrutmen Bermasalah. Ketika sistem penerimaan pegawai tidak didasarkan pada meritokrasi, tetapi pada faktor kedekatan atau nepotisme, hasilnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten. Pegawai yang masuk karena koneksi, bukan karena kemampuan, cenderung memiliki motivasi kerja yang rendah dan kurang memiliki skillset yang dibutuhkan. Ini menciptakan lingkaran setan inefisiensi yang sangat merugikan layanan publik.
Salah satu bentuk paling umum dari Rekrutmen Bermasalah adalah intervensi politik dan jual beli jabatan. Praktik ini memastikan bahwa posisi kunci diisi oleh orang yang loyal, bukan yang paling mampu. Akibatnya, kebijakan dan program kerja dirumuskan dan dilaksanakan oleh individu dengan pemahaman teknis yang minim. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada data dan analisis menjadi subjektif, menghasilkan layanan publik yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Proses Rekrutmen Bermasalah juga berdampak langsung pada motivasi pegawai yang kompeten. Ketika mereka melihat rekan kerja yang kurang berkualitas mendapatkan promosi karena koneksi, semangat kerja mereka menurun. Lingkungan kerja menjadi toksik, dengan fokus bukan pada pencapaian kinerja, melainkan pada pembinaan hubungan dengan atasan. Kondisi ini membuat upaya pelatihan dan pengembangan yang dilakukan instansi menjadi sia sia, karena fondasi SDM sudah rapuh.
Untuk mengatasi masalah Rekrutmen Bermasalah ini, sistem meritokrasi harus ditegakkan tanpa kompromi. Seleksi harus transparan, berbasis kompetensi, dan diawasi ketat oleh lembaga independen. Selain itu, perlu adanya audit kinerja SDM secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan keterampilan. Pemberian sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti melakukan intervensi rekrutmen akan menjadi sinyal kuat untuk mengakhiri praktik koruptif ini.
Kesimpulannya, kinerja instansi publik tidak akan membaik tanpa reformasi total pada sistem Rekrutmen Bermasalah. Investasi terbesar pemerintah adalah pada kualitas SDM nya. Dengan memastikan bahwa setiap pegawai, dari staf hingga pimpinan, direkrut berdasarkan kompetensi dan integritas, kita dapat membangun birokrasi yang efisien. Ini adalah satu satunya cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.